Jakarta, 16 Oktober 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penangkapan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Operasi tersebut berlangsung pada Kamis (15/10/2026) dengan melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan, aparatur sipil negara, dan pihak swasta. KPK mengamankan sebanyak 20 orang dari dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Klaten dan Jakarta. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pemerintahan daerah serta proses pemeriksaan laporan keuangan. Seluruh pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan untuk mendalami keterlibatan masing-masing dalam perkara tersebut.
ANTARA News
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah termasuk dalam kelompok pejabat yang terjaring operasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua orang dari unsur aparatur sipil negara BPK yang turut diamankan penyidik. Salah satu di antaranya merupakan pejabat yang memimpin kantor perwakilan BPK di Jawa Tengah. KPK masih mendalami hubungan antara pihak-pihak yang ditangkap dengan dugaan transaksi yang menjadi sasaran operasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi sebelum penindakan dilaksanakan.
Dari total 20 orang yang diamankan, sebanyak 19 orang ditangkap di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, satu orang lainnya diamankan di Jakarta dan diketahui berasal dari unsur BPK. Para pihak yang ditangkap di Klaten menjalani pemeriksaan awal di kantor kepolisian setempat sebelum proses hukum dilanjutkan. Adapun pihak yang diamankan di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Pembagian lokasi pemeriksaan dilakukan untuk mempercepat pengumpulan keterangan dan penelusuran hubungan antarpihak yang diduga terlibat.
Selain menangkap sejumlah pejabat, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai sementara sekitar Rp1 miliar. Jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan awal sehingga masih memungkinkan adanya penyesuaian setelah pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik akan menelusuri asal-usul uang, tujuan penyerahan, serta pihak yang diduga memiliki hubungan dengan barang bukti tersebut. Penelusuran aliran dana menjadi bagian penting untuk menentukan apakah terdapat transaksi yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. KPK belum mengumumkan rincian lengkap mengenai pecahan uang maupun pihak yang menguasainya saat operasi berlangsung.
ANTARA News
Perkara yang tengah didalami KPK diduga berkaitan dengan pemberian uang kepada pihak BPK dalam proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena BPK memiliki tanggung jawab melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Apabila ditemukan praktik pemberian uang untuk memengaruhi hasil pemeriksaan, tindakan tersebut dapat mengganggu independensi lembaga audit. Namun, KPK masih perlu memastikan jenis audit, tujuan transaksi, serta keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti. Dugaan suap tersebut belum dapat dianggap terbukti sebelum melalui proses hukum yang berlaku.
ANTARA News Jateng
Tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan keuangan daerah, KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Penyidik turut menelusuri kemungkinan adanya transaksi yang berhubungan dengan proses perizinan serta penerimaan dari organisasi perangkat daerah. Sejumlah dugaan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya berfokus pada satu kegiatan administrasi pemerintahan. KPK perlu memisahkan setiap dugaan peristiwa untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara pemberi, penerima, dan keputusan yang diambil. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, serta informasi yang diperoleh selama operasi.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi salah satu pihak utama yang diperiksa setelah diamankan dalam operasi tersebut. Penangkapan kepala daerah aktif ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya telah membenarkan adanya penindakan terhadap penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan pihak swasta. Meski demikian, pada tahap awal operasi, KPK belum menjelaskan secara lengkap peran setiap orang yang diamankan. Penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan untuk menentukan konstruksi perkara dan kemungkinan penerapan pasal pidana.
detikcom
KPK menjadwalkan gelar perkara atau ekspose pada Kamis malam untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan awal terhadap seluruh pihak yang ditangkap. Forum tersebut digunakan untuk membahas kecukupan bukti serta menentukan langkah hukum berikutnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Oleh karena itu, penangkapan tidak secara otomatis menjadikan seluruh orang yang diperiksa berstatus tersangka. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup dan hasil penilaian penyidik sesuai prosedur hukum.
Berita Kepulauan Riau Terkini
Operasi tangkap tangan di Klaten menjadi sorotan karena melibatkan unsur pemerintah daerah sekaligus lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Keterlibatan pejabat BPK dalam pemeriksaan KPK menimbulkan perhatian terhadap pentingnya menjaga integritas dan independensi proses audit. Namun, seluruh pihak yang diamankan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KPK diharapkan dapat menjelaskan perkembangan penyidikan secara terbuka tanpa mengganggu proses pengumpulan bukti. Hasil pemeriksaan lanjutan akan menentukan siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban hukum serta bagaimana dugaan transaksi tersebut terjadi.