Jakarta, 20 November 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pengembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuju tahap MBG 2.0 diarahkan untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Pembaruan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. BGN menilai pengelolaan anggaran yang efektif merupakan faktor penting untuk memastikan setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program. Melalui pendekatan yang lebih terukur, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan dengan sistem pengawasan yang lebih baik dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antara pengelola program, penyedia makanan, dan lembaga pengawas agar penggunaan anggaran dapat dipantau secara berkelanjutan. Penguatan tata kelola tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Konsep MBG 2.0 menempatkan efisiensi anggaran sebagai salah satu perhatian utama dalam pengembangan sistem pelaksanaan program. Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga memastikan dana yang digunakan menghasilkan pelayanan gizi dengan kualitas sesuai standar. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan bahan pangan, proses pengadaan, distribusi makanan, dan biaya operasional perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak terjadi pemborosan. Pengelolaan yang baik juga membutuhkan data penerima manfaat yang akurat sehingga penyediaan makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah. Ketepatan perencanaan menjadi penting karena jumlah penerima dan kondisi geografis dapat memengaruhi biaya pelaksanaan program. Dengan sistem yang lebih tertata, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengurangi mutu makanan maupun keamanan pangan.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa transformasi MBG 2.0 telah menghasilkan efisiensi dan pengembalian anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara. Pernyataan tersebut disampaikan ketika dirinya melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Menurut Sudaryono, capaian tersebut diperoleh melalui evaluasi kebutuhan anggaran, penyesuaian insentif pengelola dapur, serta penertiban dana yang belum dimanfaatkan. Pembenahan dilakukan untuk memastikan anggaran negara tidak mengendap pada rekening yang belum menjalankan pelayanan. Pemerintah juga berupaya menyesuaikan pembiayaan dengan kegiatan operasional yang benar-benar terlaksana. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat dikelola secara lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu perubahan penting dalam MBG 2.0 adalah penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG. Sebelumnya, insentif diberikan sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah porsi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Melalui kebijakan terbaru, pembayaran diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap ompreng atau porsi yang disalurkan. Komponen insentif lainnya yang sebelumnya dapat melebihi Rp3.000 juga dibatasi maksimal Rp3.000. Sudaryono menyebut penyesuaian tersebut diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar Rp5,5 triliun hingga berakhirnya kegiatan sekolah pada Desember 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih proporsional antara biaya operasional dan jumlah layanan yang benar-benar diberikan kepada masyarakat.
Selain memperbaiki skema insentif, BGN menarik kembali dana sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan pada rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi. Penarikan dilakukan sebagai bagian dari penertiban penggunaan anggaran agar dana tidak tertahan pada unit pelayanan yang belum menjalankan kegiatan. Sudaryono menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan mitra yang telah berinvestasi dalam penyelenggaraan program. Pemerintah tetap berupaya memberikan kepastian usaha yang wajar, tetapi tidak menjamin keuntungan berlebihan bagi pengelola. Menurutnya, pelaksanaan MBG merupakan bentuk kerja sama untuk mendukung program pemerintah sehingga penggunaan dana publik harus mengutamakan kepentingan penerima manfaat. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan pengelolaan program yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan.
Penguatan akuntabilitas juga dilakukan melalui kewajiban setiap SPPG menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian atau LPDH. Laporan tersebut harus memuat rincian pengeluaran, jenis barang yang dibeli, lokasi pembelian, serta besaran dana yang digunakan untuk kegiatan operasional. Melalui sistem pelaporan tersebut, BGN dapat memeriksa kesesuaian antara anggaran yang diberikan dan kebutuhan pelayanan di setiap dapur. Apabila ditemukan penggunaan dana yang tidak wajar, pengelola dapat diminta memberikan penjelasan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. BGN juga tengah memperkuat pengawasan melalui pengembangan sistem pemantauan digital dan CCTV terpusat. Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat identifikasi potensi penyimpangan anggaran.
Dalam menjalankan transformasi MBG 2.0, BGN turut memperhatikan masukan dari lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum. Lembaga yang dilibatkan dalam penguatan tata kelola antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, serta Kepolisian. Sudaryono mengakui bahwa pembenahan administrasi dan pengawasan belum sepenuhnya selesai sehingga evaluasi masih harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga menempatkan ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan pemerataan pelayanan sebagai prioritas pengembangan program. BGN berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh makanan bergizi dengan standar kualitas yang terjaga. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, transformasi MBG 2.0 diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan program sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia.