Jakarta, 21 November 2026 – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang disalurkan kepada petani maupun kelompok tani. Bantuan yang terbukti digunakan tidak sesuai peruntukan dapat ditarik kembali agar dapat dimanfaatkan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Pertanian memastikan program bantuan pemerintah memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian nasional. Amran menekankan bahwa alsintan merupakan fasilitas untuk mendukung kegiatan produksi pangan, bukan aset yang boleh dimanfaatkan secara sembarangan demi kepentingan pribadi. Pengawasan terhadap penggunaan bantuan dinilai penting karena pengadaan peralatan pertanian melibatkan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan penerima bantuan sekaligus menjaga efektivitas program modernisasi pertanian.
Bantuan alsintan selama ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat mekanisasi pertanian dan mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan manual. Peralatan seperti traktor, mesin tanam, pompa air, dan mesin panen dirancang untuk membantu petani mengelola lahan secara lebih efisien. Penggunaan teknologi pertanian juga diharapkan mampu mengurangi biaya operasional serta mempercepat proses pengolahan lahan hingga masa panen. Namun, manfaat tersebut tidak akan tercapai apabila bantuan tidak digunakan secara aktif atau justru dialihkan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pertanian. Karena itu, Kementerian Pertanian menilai distribusi bantuan harus disertai pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatannya di lapangan. Penerima bantuan juga diharapkan memahami bahwa penggunaan alsintan memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai ketentuan program.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Amran setelah muncul temuan dugaan praktik jual beli bantuan alsintan di sejumlah daerah, khususnya Sulawesi Selatan. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Maros pada Jumat (20/11/2026), Amran mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menelusuri indikasi penyimpangan dalam distribusi peralatan pertanian. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan penjualan traktor bantuan yang seharusnya diterima petani tanpa biaya. Kementerian Pertanian telah meminta jajarannya melakukan verifikasi untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Amran juga menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penarikan barang. Pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pengungkapan kasus di Sulawesi Selatan, tim gabungan Kementerian Pertanian dan aparat intelijen Kodam XIV/Hasanuddin mengamankan dua unit traktor yang diduga diperjualbelikan. Salah satu traktor ditemukan di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah petugas memperoleh informasi mengenai penawaran alat pertanian melalui media sosial. Traktor jenis Kubota Super Strong RTR-180 tersebut diduga ditawarkan dengan harga sekitar Rp120 juta kepada calon pembeli. Untuk memastikan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pihak yang berminat membeli alat. Penelusuran kemudian mengarah pada pengamanan barang bukti serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Kasus tersebut menjadi perhatian karena bantuan pemerintah yang semestinya digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian justru diduga dimanfaatkan sebagai barang dagangan.
Amran juga mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan penyimpangan bantuan alsintan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam penelusuran yang berlangsung, sekitar 85 unit alat pertanian telah dikumpulkan untuk diperiksa lebih lanjut. Pemerintah masih melakukan verifikasi guna memastikan status penggunaan masing-masing unit serta mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam proses penyalurannya. Amran memerintahkan agar traktor yang terbukti disalahgunakan segera ditarik dan tidak lagi dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Ia menegaskan bahwa bantuan pertanian berasal dari anggaran negara sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, tindakan memperjualbelikan fasilitas yang diberikan secara gratis merupakan penyimpangan yang dapat merugikan petani kecil.
Kementerian Pertanian memastikan bahwa penyaluran bantuan alsintan kepada petani tidak dipungut biaya. Penerima bantuan tidak diwajibkan membayar kepada petugas, perantara, maupun pihak lain untuk mendapatkan fasilitas yang telah ditetapkan pemerintah. Amran meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan pungutan, penjualan, atau pengalihan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aparat TNI dan kepolisian dalam membantu mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan alsintan. Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, maupun kedekatan pihak yang diduga terlibat. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya praktik serupa dalam program bantuan pertanian lainnya.
Selain memperketat pengawasan, pemerintah mendorong kelompok tani untuk menjaga dan merawat alsintan yang telah diterima agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Pemanfaatan peralatan secara optimal dinilai mampu membantu mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian. Kelompok tani juga diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan alat secara bersama sehingga manfaat bantuan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil anggota. Dalam jangka panjang, pengelolaan yang baik dapat membuka peluang pengembangan layanan jasa alat pertanian dan meningkatkan kemandirian kelompok tani. Kementerian Pertanian akan terus mengevaluasi penyaluran serta penggunaan bantuan untuk memastikan fasilitas negara benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan. Melalui penarikan bantuan yang disalahgunakan dan penindakan terhadap pelanggaran, pemerintah berharap program mekanisasi pertanian dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.