Jakarta, 1 September 2026 – Pemerintahan Taliban di Afghanistan mulai membuka pendekatan yang lebih luas kepada Amerika Serikat dengan menawarkan peluang investasi di sejumlah sektor strategis, termasuk pertambangan. Langkah tersebut muncul di tengah upaya Kabul menarik modal asing sekaligus memperbaiki hubungan dengan Washington yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan politik dan diplomatik. Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi menyatakan bahwa Afghanistan terbuka terhadap investasi perusahaan Amerika Serikat di bidang pertambangan, infrastruktur, pertanian, dan perdagangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi pengembangan kekayaan mineral Afghanistan yang berdasarkan sejumlah kajian geologi diperkirakan memiliki nilai setidaknya US$1 triliun atau sekitar Rp17.732 triliun. Tawaran tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam mulai ditempatkan Taliban sebagai salah satu instrumen untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dengan negara-negara Barat.
Pendekatan terhadap Amerika Serikat dilakukan ketika Taliban masih berusaha mendapatkan pengakuan dan hubungan internasional yang lebih luas sejak kembali menguasai Afghanistan pada 2021. Pemerintahan Taliban hingga kini menghadapi berbagai hambatan diplomatik, termasuk sanksi dan pembekuan sebagian aset Afghanistan di luar negeri. Dalam situasi tersebut, masuknya investasi asing dipandang memiliki arti penting bagi perekonomian Afghanistan yang masih menghadapi tekanan berat. Muttaqi menekankan bahwa hubungan Afghanistan dan Amerika Serikat seharusnya tidak hanya dilihat dari pengalaman konflik selama dua dekade terakhir, melainkan juga dari kemungkinan kerja sama pada masa mendatang. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahannya terbuka bagi kerja sama dengan pihak asing, termasuk perusahaan asal Amerika Serikat.
Sektor pertambangan menjadi salah satu bidang yang ditawarkan karena Afghanistan memiliki cadangan mineral yang selama bertahun-tahun disebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbagai kajian geologi yang dilakukan Amerika Serikat bersama pemerintahan Afghanistan sebelum Taliban kembali berkuasa memperkirakan terdapat sumber daya berupa tembaga, bijih besi, litium, kobalt, emas, niobium, dan sejumlah mineral lainnya. Kekayaan tersebut memiliki nilai strategis karena beberapa jenis mineral semakin dibutuhkan untuk industri teknologi, energi, manufaktur, serta berbagai kebutuhan ekonomi modern. Namun, besarnya nilai yang disebutkan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh sumber daya itu dapat langsung ditambang dan menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang sama. Pengembangan tambang membutuhkan eksplorasi, infrastruktur, modal besar, teknologi, kepastian hukum, serta kondisi keamanan yang mendukung kegiatan investasi dalam jangka panjang.
Taliban juga telah berupaya menunjukkan bahwa sektor pertambangan dapat menjadi salah satu sumber pemasukan penting bagi Afghanistan. Sejak kembali berkuasa pada 2021, pemerintah Taliban telah mengumumkan berbagai kontrak pertambangan dengan perusahaan dari sejumlah negara, termasuk China dan Iran, dengan nilai yang secara keseluruhan mencapai lebih dari US$7 miliar. Kontrak tersebut mencakup pengembangan berbagai komoditas seperti emas, batu mulia, kromit, dan sumber daya lainnya. Kehadiran perusahaan asing dalam sektor pertambangan menunjukkan bahwa Taliban berusaha mengurangi ketergantungan terhadap bantuan internasional dengan mengembangkan sumber pendapatan domestik. Namun, skala investasi yang telah berjalan masih jauh dari potensi kekayaan mineral yang selama ini diperkirakan berada di bawah tanah Afghanistan. Karena itu, keterlibatan perusahaan Amerika Serikat berpotensi menjadi tambahan penting apabila tawaran investasi tersebut berkembang menjadi kerja sama komersial yang konkret.
Pendekatan tersebut bukan sepenuhnya langkah baru karena kontak antara pihak Afghanistan dan kelompok bisnis Amerika Serikat mengenai sektor pertambangan juga telah berlangsung sebelumnya. Pada Juni 2026, pejabat Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan bertemu dengan Presiden Afghanistan-Amerika Serikat Joint Chamber of Commerce untuk membahas upaya menarik dan memperluas investasi di sektor pertambangan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Taliban menyatakan kesediaan memberikan fasilitas kepada perusahaan asing yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku di Afghanistan. Pembicaraan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun jalur komunikasi ekonomi meskipun hubungan politik antara Taliban dan Washington masih menghadapi berbagai persoalan. Perkembangan terbaru mengenai tawaran kepada perusahaan Amerika Serikat kemudian memperlihatkan bahwa agenda ekonomi tersebut semakin ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan diplomatik Kabul terhadap Washington.
Bagi Taliban, kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat juga berpotensi memberikan dampak lebih luas daripada sekadar masuknya modal asing. Pemerintahan di Kabul berharap hubungan ekonomi dapat membantu membuka ruang bagi pembahasan mengenai sanksi internasional serta aset Afghanistan yang masih dibekukan di luar negeri. Muttaqi menilai kebijakan sanksi tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dan meminta agar aset rakyat Afghanistan tidak digunakan sebagai instrumen tekanan politik. Di sisi lain, Amerika Serikat masih memiliki sejumlah pertimbangan politik dan keamanan sebelum mengambil langkah yang lebih jauh dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan Taliban. Karena itu, tawaran investasi mineral tersebut belum dapat dipandang sebagai tanda bahwa kesepakatan besar antara kedua negara telah tercapai. Sampai saat ini, pembicaraan lebih tepat dipahami sebagai upaya Taliban membuka peluang kerja sama dan menarik perhatian investor Amerika terhadap potensi ekonomi Afghanistan.
Potensi mineral Afghanistan juga memiliki dimensi geopolitik karena beberapa komoditas yang terdapat di negara tersebut tergolong penting bagi perkembangan industri global. Litium, tembaga, kobalt, dan berbagai mineral lainnya memiliki keterkaitan dengan teknologi energi, elektronik, kendaraan listrik, serta industri manufaktur. Jika dikembangkan dengan investasi dan teknologi yang memadai, sumber daya tersebut berpotensi memberikan tambahan pemasukan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Afghanistan. Namun, realisasi potensi tersebut menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan infrastruktur, kebutuhan modal, kondisi keamanan, serta persoalan tata kelola pertambangan. Faktor-faktor tersebut membuat perusahaan asing perlu mempertimbangkan risiko secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi dalam skala besar.
Di sisi lain, kemungkinan meningkatnya investasi asing di Afghanistan juga tidak terlepas dari persoalan hak asasi manusia dan kebijakan domestik Taliban. Sejumlah pihak internasional masih menyoroti kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan serta berbagai pembatasan yang diberlakukan setelah Taliban kembali berkuasa. Persoalan tersebut dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan negara-negara Barat dalam menentukan bentuk hubungan dengan pemerintahan Taliban. Karena itu, kerja sama ekonomi yang ditawarkan Kabul tidak berdiri sendiri, melainkan akan berhadapan dengan berbagai pertimbangan politik, hukum, keamanan, dan kemanusiaan. Bagi perusahaan Amerika Serikat, kepastian hukum dan keamanan investasi juga menjadi faktor penting selain besarnya potensi sumber daya alam yang tersedia.
Taliban juga dilaporkan meminta Amerika Serikat membuka kembali kedutaan di Kabul sebagai bagian dari upaya menormalisasi hubungan kedua pihak. Mutttaqi menyatakan bahwa keamanan di lokasi tersebut telah dijamin dan mendorong Washington menghidupkan kembali kehadiran diplomatiknya. Namun, persoalan keamanan dan politik masih menjadi bagian dari hubungan kedua negara yang belum terselesaikan. Salah satu isu lain yang mencuat adalah permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pangkalan udara Bagram, yang sebelumnya digunakan militer Amerika Serikat selama periode keterlibatan militernya di Afghanistan. Taliban menolak gagasan mengenai pengembalian kendali atas fasilitas tersebut dan menyatakan bahwa fasilitas militer maupun sipil di Afghanistan merupakan aset nasional. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan ekonomi masih berlangsung dalam lingkungan hubungan politik yang kompleks.
Jika tawaran investasi mineral tersebut berkembang menjadi kesepakatan nyata, dampaknya bagi Afghanistan dapat cukup besar mengingat negara tersebut masih menghadapi persoalan ekonomi dan kemiskinan yang serius. Investasi pertambangan dalam skala besar berpotensi meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah tambang. Namun, manfaat tersebut akan sangat bergantung pada bagaimana kontrak pertambangan disusun, bagaimana penerimaan negara dikelola, serta sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan juga dapat menimbulkan persoalan baru, terutama apabila masyarakat tidak mendapatkan bagian yang memadai dari aktivitas pertambangan. Karena itu, keberhasilan kerja sama nantinya tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai mineral yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan investor membangun sistem pengelolaan yang dapat berjalan dalam jangka panjang.
Untuk saat ini, belum ada kepastian bahwa tawaran Taliban tersebut telah berubah menjadi kesepakatan investasi mineral senilai US$1 triliun. Nilai sekitar Rp17.732 triliun yang menjadi perhatian merupakan estimasi atas kekayaan mineral Afghanistan berdasarkan kajian geologi, bukan nilai kontrak investasi yang telah ditandatangani antara Taliban dan pemerintah Amerika Serikat. Bahkan, belum diketahui apakah proposal tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Gedung Putih dalam bentuk penawaran resmi yang mengikat. Karena itu, perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada respons Washington, minat perusahaan Amerika Serikat, serta kemampuan Taliban memenuhi berbagai persyaratan yang biasanya menjadi pertimbangan investor internasional. Jika komunikasi ekonomi terus berkembang, sektor mineral dapat menjadi salah satu jalur yang membuka ruang baru bagi hubungan Afghanistan dan Amerika Serikat, meskipun kesepakatan konkret masih membutuhkan proses panjang.