Jakarta, 12 November 2026 – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyelidikan dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut menjadi perkembangan baru dalam penanganan perkara yang sebelumnya berfokus pada dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap informasi elektronik. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa hasil penyelidikan awal telah menjadi dasar penerbitan laporan polisi khusus mengenai dugaan makar. Penanganan perkara dilakukan melalui koordinasi antara Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Meski telah ditemukan bukti permulaan, kepolisian menegaskan bahwa dugaan makar masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Penyidik akan mendalami kemungkinan adanya perintah, tujuan, dan kesepakatan yang berkaitan dengan tindakan penyadapan tersebut.
Perkembangan penyelidikan disampaikan dalam rangkaian pembahasan kasus penyadapan ilegal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa kepolisian telah menerbitkan laporan polisi mengenai dugaan keterlibatan bersama atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Laporan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Menurut kepolisian, penyelidikan dugaan makar harus dilakukan secara terpisah karena unsur pidananya berbeda dari pelanggaran terkait penyadapan elektronik. Tindakan penyadapan ilegal tidak secara otomatis membuktikan adanya rencana untuk menggulingkan pemerintahan. Oleh karena itu, penyidik perlu memastikan hubungan antara kegiatan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, dan tujuan yang diduga melatarbelakanginya.
Dalam pengembangan perkara, Bareskrim telah memeriksa puluhan saksi untuk memperoleh gambaran mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa sebanyak 28 saksi telah diperiksa melalui Direktorat Tindak Pidana Siber. Pemeriksaan kemudian diperluas dengan penambahan sekitar sepuluh saksi lainnya untuk memperdalam informasi yang telah dikumpulkan. Keterangan para saksi menjadi bagian penting dalam menelusuri hubungan antara pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kegiatan penyadapan. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan ahli hukum pidana untuk menilai kesesuaian temuan dengan unsur tindak pidana yang sedang diselidiki. Langkah tersebut diperlukan agar penerapan pasal dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan hanya dugaan yang berkembang di masyarakat.
Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan penyadapan, akses ilegal, dan pengelolaan informasi elektronik. Sementara itu, laporan mengenai dugaan makar masih berada dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana tambahan yang dapat dibuktikan. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan mengenai pihak yang diperiksa seiring bertambahnya keterangan dan alat bukti. Namun, setiap pihak yang terlibat tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan perlindungan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Dugaan makar dalam perkara ini mendapat perhatian karena objek penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk mengungkap pihak yang memberikan perintah dan motif di balik kegiatan tersebut. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran intersepsi elektronik biasa apabila ditemukan tujuan yang berkaitan dengan ancaman terhadap pemerintahan. Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana makar tetap menjadi kewenangan penegak hukum melalui proses pembuktian. Kepolisian perlu membedakan antara tindakan memperoleh informasi secara ilegal dan tindakan yang secara khusus memenuhi unsur makar menurut ketentuan pidana. Perbedaan tersebut menjadi penting agar penyelidikan tidak menghasilkan kesimpulan yang melampaui bukti yang tersedia.
Dari sisi hukum, Bareskrim menelusuri kemungkinan penerapan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional, termasuk Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196 yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Penyelidikan juga mempertimbangkan ketentuan mengenai pemufakatan jahat dan keterlibatan bersama dalam suatu tindak pidana. Pemeriksaan terhadap dokumen, komunikasi elektronik, dan keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang dapat dibuktikan antara kegiatan penyadapan dan dugaan rencana melawan pemerintahan. Kepala Bareskrim menegaskan bahwa penerbitan laporan polisi merupakan langkah awal untuk mengembangkan penyelidikan, bukan keputusan akhir mengenai kesalahan seseorang. Kepolisian juga menyatakan akan mengedepankan asas legalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip praduga tak bersalah. Dengan pendekatan tersebut, proses penegakan hukum diharapkan dapat berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Temuan bukti permulaan dugaan makar menandai perluasan penyelidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini menjadi perhatian nasional. Bareskrim Polri masih harus memastikan apakah hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti dapat memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang sedang didalami. Pengungkapan pihak yang memberikan perintah, tujuan kegiatan penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi fokus penting dalam tahapan berikutnya. Di sisi lain, DPR melalui Komisi III terus memberikan perhatian terhadap penanganan perkara agar prosesnya berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum. Kepolisian menyatakan perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada masyarakat setelah terdapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga diharapkan menjaga keseimbangan antara perlindungan keamanan negara dan penghormatan terhadap hak-hak pihak yang diperiksa. Kepastian mengenai dugaan makar pada akhirnya harus ditentukan melalui proses hukum dan pembuktian yang sah, bukan berdasarkan kesimpulan sebelum penyelidikan selesai.