Medan, 9 September 2026 – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di seluruh Pulau Sumatera memperkuat integrasi pembangunan dan kerja sama ekonomi agar potensi besar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Tito, pembangunan Sumatera tidak lagi efektif apabila setiap provinsi hanya bergerak berdasarkan batas administratif masing-masing tanpa melihat hubungan produksi, pasar, infrastruktur, investasi, hingga perdagangan antardaerah. Sumatera memiliki modal besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta posisi geografis yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional. Seluruh modal tersebut dinilai dapat menjadikan Sumatera sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama Indonesia apabila dikelola melalui pendekatan regional yang terintegrasi. Pemerintah pusat juga tengah mendorong konsep pembangunan kawasan Sumatera agar konektivitas antarprovinsi dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Penguatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian daerah, tetapi turut memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Arahan itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Rabu. Pertemuan tersebut menjadi forum bagi pemerintah provinsi di Sumatera untuk membahas sinergi pembangunan sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan bersama. Tito menilai forum semacam ini penting karena berbagai persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan secara efektif apabila pemerintah daerah bekerja sendiri-sendiri. Rantai pasok pangan, perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, hingga konektivitas logistik memiliki hubungan yang melintasi batas provinsi. Karena itu, koordinasi antargubernur perlu diterjemahkan menjadi program nyata yang mampu menghubungkan keunggulan setiap wilayah. Pemerintah pusat berharap kerja sama tersebut dapat membentuk ekosistem ekonomi Sumatera yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif.
Tito menyebut Sumatera memiliki sekitar 63 juta penduduk atau sekitar 21,9 persen dari total populasi Indonesia. Jumlah penduduk tersebut merupakan pasar yang sangat besar sekaligus sumber tenaga kerja yang dapat mendukung pengembangan berbagai sektor ekonomi. Selain itu, Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar di daratan maupun wilayah laut, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, energi, hingga berbagai komoditas industri. Keunggulan tersebut selama ini telah menjadikan Sumatera sebagai salah satu penyumbang penting terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, nilai produk domestik regional bruto kawasan Sumatera mencapai sekitar Rp5.251 triliun atau lebih dari 22 persen perekonomian Indonesia. Pada semester pertama 2026, ekonomi kawasan Sumatera juga tercatat tumbuh sekitar 5,10 persen secara kumulatif dengan nilai perekonomian mencapai lebih dari Rp2.800 triliun.
Besarnya potensi tersebut menurut Tito perlu diikuti perubahan cara pandang dalam merancang pembangunan. Setiap provinsi memang memiliki karakteristik, komoditas unggulan, dan kebutuhan yang berbeda, tetapi hubungan ekonomi antarwilayah sebenarnya sangat erat. Daerah penghasil bahan baku membutuhkan akses menuju kawasan industri, sedangkan pusat industri membutuhkan jaringan transportasi menuju pelabuhan dan pasar. Wilayah dengan produksi pangan berlebih dapat memasok daerah lain yang sedang mengalami kekurangan sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Destinasi wisata juga dapat dikembangkan melalui jaringan perjalanan lintas provinsi sehingga wisatawan tidak hanya berhenti pada satu daerah. Dengan pendekatan tersebut, Sumatera dapat dipandang sebagai satu ekosistem pertumbuhan yang saling melengkapi dan bukan sekumpulan wilayah yang bersaing secara terpisah.
Kerja sama antardaerah juga dinilai memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Tito mencontohkan daerah yang mengalami kenaikan harga akibat kekurangan pasokan seharusnya dapat memperoleh komoditas dari provinsi lain yang sedang memiliki produksi berlebih. Hampir seluruh kebutuhan pangan utama pada dasarnya dapat ditemukan di berbagai wilayah Sumatera sehingga persoalan ketersediaan lebih banyak berkaitan dengan distribusi dan koordinasi pasokan. Apabila data produksi dan kebutuhan setiap wilayah dapat diintegrasikan, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama sebelum kelangkaan berkembang menjadi kenaikan harga yang membebani masyarakat. Pola tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah yang terlalu jauh. Efisiensi distribusi pada akhirnya akan membantu menjaga daya beli sekaligus mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Konektivitas menjadi salah satu prasyarat agar integrasi ekonomi tersebut dapat berjalan. Pembangunan jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur logistik, serta fasilitas pendukung lainnya perlu dirancang untuk menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi dan perdagangan. Infrastruktur tidak cukup hanya dilihat sebagai fasilitas mobilitas masyarakat, tetapi harus mampu menghasilkan aktivitas ekonomi baru di sepanjang koridornya. Kawasan industri dapat berkembang lebih cepat ketika memiliki akses langsung menuju bahan baku dan pelabuhan, sementara sektor pertanian memperoleh keuntungan ketika biaya pengiriman hasil produksi dapat ditekan. Tito mendorong pemerintah daerah melihat proyek konektivitas sebagai bagian dari strategi ekonomi regional, bukan hanya proyek fisik masing-masing provinsi. Sinkronisasi perencanaan juga diperlukan agar pembangunan infrastruktur daerah dapat terhubung dengan proyek strategis pemerintah pusat.
Posisi geografis Sumatera memberikan keuntungan tambahan karena kawasan tersebut berdekatan dengan sejumlah pusat ekonomi Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadi pasar yang dapat dijangkau melalui jalur perdagangan yang relatif dekat sehingga peluang ekspor seharusnya dapat dimanfaatkan lebih agresif. Pelabuhan dan kawasan industri di Sumatera dapat memainkan peranan penting apabila produksi daerah memiliki volume, kualitas, dan kontinuitas yang memadai. Karena itu, kerja sama antarprovinsi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga membangun kapasitas produksi yang mampu menangkap permintaan internasional. Daerah dengan komoditas serupa dapat bekerja sama meningkatkan standar produk, memperkuat rantai pasok, serta memperluas akses perdagangan. Dengan pendekatan regional, posisi tawar Sumatera dalam perdagangan lintas negara dinilai dapat menjadi jauh lebih kuat.
Pemerintah pusat pada saat yang sama tengah memberikan perhatian lebih besar terhadap strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tito sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah selama hampir empat tahun telah membangun mekanisme koordinasi pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi. Setelah stabilitas harga relatif dapat dijaga, pemerintah ingin pola koordinasi tersebut diperluas untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah diminta memahami komponen yang dapat menggerakkan perekonomian, mulai dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, hingga perdagangan dan ekspor. Setiap kepala daerah diharapkan mengetahui sektor yang dapat menjadi mesin pertumbuhan wilayahnya dan hambatan yang harus segera diselesaikan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena kontribusi ekonomi nasional pada akhirnya merupakan akumulasi kinerja seluruh daerah.
Integrasi Sumatera juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah yang sebelumnya terdampak berbagai bencana. Sejumlah provinsi masih menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, permukiman, fasilitas publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Kerja sama antardaerah dapat membantu mempercepat pemulihan melalui dukungan logistik, perdagangan, pasokan komoditas, hingga pemanfaatan jaringan infrastruktur regional. Pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mempercepat pembangunan dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memastikan kegiatan produksi dan perdagangan masyarakat dapat berjalan normal. Dalam jangka panjang, pembangunan pascabencana juga perlu dikaitkan dengan konektivitas regional agar infrastruktur baru memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Sepuluh provinsi di Sumatera memiliki peluang besar untuk membangun pola kerja sama yang lebih terstruktur setelah berbagai forum koordinasi antardaerah digelar sepanjang 2026. Pemerintah daerah sebelumnya telah membahas kesepahaman mengenai sinergi pembangunan, penyelarasan kebijakan regional dengan arah pembangunan nasional, serta kerja sama lintas wilayah pada sektor yang menjadi kepentingan bersama. Implementasi menjadi tahapan berikutnya yang menentukan karena kesepakatan antargubernur harus menghasilkan proyek, jaringan perdagangan, dan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. Tito berharap pemerintah provinsi tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berani membangun kerja sama ekonomi yang konkret berdasarkan keunggulan masing-masing daerah. Sumatera dinilai memiliki seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru, mulai dari penduduk besar, sumber daya alam, industri, energi, hingga kedekatan dengan pasar internasional. Apabila produksi, infrastruktur, pasar, investasi, dan perdagangan mampu dihubungkan dalam satu ekosistem, pemerintah optimistis Sumatera dapat meningkatkan kontribusinya sekaligus menjadi salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.