Jakarta, 7 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menyiapkan tambahan anggaran secara signifikan untuk memperkuat mitigasi bencana di Indonesia. Kebijakan tersebut dipandang penting mengingat posisi geografis Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang membuat berbagai wilayah memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan bencana lainnya. Pemerintah ingin memperkuat kesiapan sebelum bencana terjadi sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat setelah masyarakat terdampak. Prabowo meminta jajaran pemerintah memperhitungkan kebutuhan peralatan, teknologi, infrastruktur, hingga kemampuan personel dalam menghadapi berbagai skenario bencana. Tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas mitigasi dan respons nasional secara lebih menyeluruh. Pemerintah juga ingin memastikan daerah mempunyai dukungan yang memadai ketika menghadapi kondisi darurat. Kebijakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api dan berbagai bencana alam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Prabowo menilai karakter geografis Indonesia membuat investasi dalam mitigasi tidak dapat dipandang sebagai pengeluaran yang bisa dikesampingkan. Ribuan pulau yang tersebar di kawasan rawan gempa dan gunung api membutuhkan kemampuan respons yang dapat menjangkau masyarakat dalam waktu cepat. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena sebagian daerah mempunyai akses transportasi dan infrastruktur yang terbatas. Ketika bencana terjadi, keterlambatan distribusi bantuan dapat memperbesar dampak terhadap masyarakat. Pemerintah karena itu ingin meningkatkan kesiapan melalui penyediaan peralatan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Prabowo juga menekankan pentingnya kemampuan negara melakukan mobilisasi sumber daya secara cepat. Dengan kesiapan lebih baik, pemerintah berharap jumlah korban maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan.
Instruksi penambahan anggaran muncul ketika pemerintah sedang menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memengaruhi sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Abu vulkanik dari erupsi tersebut menyebar cukup luas dan menyebabkan gangguan terhadap penerbangan, aktivitas masyarakat, hingga kualitas udara di sejumlah daerah. Pada saat bersamaan, aktivitas Gunung Semeru dan beberapa gunung api lainnya juga terus mendapatkan perhatian. Situasi tersebut kembali menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi secara bersamaan di lokasi berbeda. Penanganan kondisi seperti itu membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, serta berbagai instansi teknis lainnya. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan seluruh lembaga dapat menjalankan fungsi secara optimal. Pemerintah ingin kebutuhan penanganan tidak terhambat ketika kondisi darurat membutuhkan respons cepat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjelaskan pemerintah mempunyai dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana dan siap melakukan penambahan apabila diperlukan. Dana bencana yang disiagakan pemerintah berada pada kisaran Rp5 triliun dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Apabila alokasi tersebut tidak mencukupi, tambahan dapat disiapkan berdasarkan pengajuan dan kebutuhan penanganan yang disampaikan BNPB. Mekanisme tersebut memberikan ruang fiskal agar pemerintah tidak hanya bergantung pada anggaran rutin lembaga ketika menghadapi kondisi darurat berskala besar. Namun, Prabowo ingin penguatan tidak berhenti pada dana tanggap darurat. Anggaran mitigasi sebelum bencana juga perlu diperbesar agar negara mempunyai kemampuan pencegahan dan kesiapsiagaan yang lebih kuat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya sosial maupun ekonomi ketika bencana benar-benar terjadi.
Anggaran BNPB pada 2026 menjadi salah satu perhatian karena berada pada kisaran Rp490 miliar setelah mengalami penyesuaian dalam kebijakan anggaran pemerintah. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pagu pada tahun sebelumnya dan memunculkan pembahasan mengenai kemampuan lembaga menjalankan program mitigasi secara luas. BNPB sebelumnya juga mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung berbagai kebutuhan kesiapsiagaan, edukasi risiko, serta penguatan sistem peringatan dini. Pemerintah menyatakan kebutuhan penanganan darurat tetap dapat memperoleh tambahan melalui mekanisme anggaran yang tersedia. Meski demikian, perbedaan antara anggaran tanggap darurat dan anggaran mitigasi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mitigasi membutuhkan investasi sebelum bencana terjadi, termasuk pemetaan risiko, latihan masyarakat, sistem peringatan dini, dan pengadaan peralatan. Instruksi Prabowo membuka peluang penguatan alokasi pada aspek tersebut.
Pemerintah juga berencana meningkatkan kemampuan peralatan yang dapat digunakan untuk menghadapi bencana berskala besar. Indonesia membutuhkan sarana transportasi yang mampu membawa personel, logistik, alat kesehatan, serta perlengkapan penyelamatan menuju wilayah terdampak dengan cepat. Kapal, pesawat, helikopter, kendaraan khusus, dan perangkat komunikasi menjadi bagian dari kemampuan yang perlu diperkuat. Dalam kondisi tertentu, bencana dapat memutus jalan, pelabuhan, jaringan listrik, maupun komunikasi sehingga operasi penyelamatan membutuhkan sarana yang dapat bekerja secara mandiri. Prabowo meminta pemerintah memikirkan kebutuhan tersebut dalam perspektif jangka panjang. Peralatan yang dibeli juga harus sesuai dengan karakter wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Penguatan kemampuan logistik diharapkan membuat bantuan dapat mencapai masyarakat lebih cepat ketika akses utama terganggu.
Selain peralatan, sistem peringatan dini menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi nasional. Teknologi pemantauan gempa, tsunami, cuaca ekstrem, banjir, longsor, dan aktivitas gunung api perlu terus diperbarui agar informasi dapat diterima masyarakat secepat mungkin. Efektivitas peringatan dini tidak hanya bergantung pada kecanggihan alat, tetapi juga kemampuan menyampaikan informasi sampai kepada warga yang berada di kawasan berisiko. Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam memastikan jalur komunikasi dan prosedur evakuasi dapat dipahami masyarakat. Latihan kebencanaan secara berkala juga diperlukan agar warga mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menerima peringatan. Infrastruktur evakuasi seperti jalur penyelamatan, titik kumpul, tempat pengungsian, dan fasilitas kesehatan perlu dipersiapkan berdasarkan peta risiko. Tambahan anggaran mitigasi diharapkan dapat memperkuat seluruh rantai kesiapsiagaan tersebut.
Penguatan mitigasi juga telah ditempatkan sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan pemerintah untuk 2027. Dalam rancangan anggaran tahun depan, ketahanan terhadap bencana menjadi bagian dari program prioritas nasional yang mendapatkan perhatian pemerintah. Prabowo sebelumnya menekankan pembangunan infrastruktur perlindungan harus dilakukan sebelum bencana menimbulkan kerusakan lebih besar. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa untuk menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah. Pendekatan tersebut menunjukkan pemerintah ingin menggeser sebagian kebijakan kebencanaan dari respons setelah kejadian menuju investasi pencegahan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan risiko bencana sejak tahap perencanaan. Dengan cara tersebut, anggaran pembangunan diharapkan tidak terus terserap untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dikurangi melalui mitigasi lebih awal.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan tambahan anggaran tersebut. Risiko bencana setiap wilayah berbeda sehingga kebutuhan peralatan maupun strategi penanganannya tidak dapat disamaratakan. Daerah pesisir membutuhkan kesiapan menghadapi tsunami dan gelombang tinggi, sementara kawasan pegunungan memiliki ancaman erupsi, longsor, maupun banjir bandang. Wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan juga membutuhkan dukungan peralatan yang berbeda. Pemerintah pusat perlu menggunakan peta risiko untuk menentukan prioritas sehingga anggaran dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak. Pemerintah daerah pada saat yang sama harus memperkuat kapasitas badan penanggulangan bencana daerah dan memastikan rencana kontingensi selalu diperbarui. Penggunaan anggaran juga harus disertai pengawasan agar setiap pengadaan benar-benar meningkatkan kemampuan mitigasi dan bukan hanya menambah jumlah aset.
Instruksi Prabowo untuk meningkatkan anggaran menjadi sinyal bahwa mitigasi bencana akan mendapatkan perhatian lebih besar dalam kebijakan pemerintah ke depan. Besaran tambahan anggaran secara keseluruhan masih akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan lembaga terkait serta kemampuan fiskal pemerintah. Fokusnya tidak hanya pada penanganan bencana yang sedang berlangsung, tetapi juga membangun kemampuan negara menghadapi kejadian berikutnya. Pemerintah ingin sistem peringatan dini, peralatan penyelamatan, transportasi, logistik, personel, dan infrastruktur perlindungan berada dalam kondisi lebih siap. Rentetan bencana yang terjadi di berbagai wilayah menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus dibangun secara berkelanjutan dan tidak hanya ketika situasi darurat muncul. Dengan posisi Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, investasi pada mitigasi dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sekaligus ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah selanjutnya akan menyelaraskan kebutuhan tersebut dalam kebijakan anggaran agar penguatan mitigasi dapat dilaksanakan secara lebih terencana.