Jakarta, 5 September 2026 – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga terus dilakukan menyusul dampak kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah menempatkan komunikasi diplomatik sebagai bagian penting dari penanganan karhutla karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi berpotensi menjangkau wilayah negara lain. Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan pemerintah terus meningkatkan langkah pengendalian kebakaran di dalam negeri sekaligus menjaga koordinasi dengan negara-negara di kawasan. Pertukaran informasi mengenai perkembangan titik api, kondisi asap, serta langkah penanganan juga terus dilakukan. Pemerintah menilai keterbukaan komunikasi diperlukan agar persoalan lingkungan lintas batas dapat ditangani secara bersama. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara ASEAN.
Komunikasi tersebut kembali menjadi perhatian setelah kualitas udara di sejumlah wilayah negara tetangga memburuk akibat kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Malaysia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak cukup serius, terutama di Sarawak yang berbatasan dengan Kalimantan. Kondisi udara di beberapa kawasan bahkan mencapai kategori berbahaya sehingga pemerintah setempat mengambil sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat berkembang menjadi persoalan regional apabila asap terbawa angin melewati batas negara. Indonesia karena itu tidak hanya berfokus pada operasi pemadaman, tetapi juga menjaga jalur komunikasi dengan pemerintah negara tetangga. Koordinasi regional menjadi semakin penting ketika kondisi meteorologis memungkinkan asap bergerak dalam jarak yang cukup jauh.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk melakukan pemantauan dan pertukaran informasi mengenai kabut asap lintas batas. Salah satu kerangka yang digunakan adalah Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas yang menjadi dasar kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi persoalan tersebut. Mekanisme tersebut mencakup kesiapsiagaan, pencegahan, pemantauan, penanganan kebakaran, hingga koordinasi ketika asap mulai memberikan dampak lintas negara. Indonesia memandang persoalan karhutla tidak dapat ditangani secara terpisah apabila dampaknya sudah meluas ke kawasan. Informasi mengenai perkembangan kebakaran dan kualitas udara menjadi bagian penting dalam menentukan langkah masing-masing negara. Kerja sama tersebut juga memungkinkan koordinasi teknis dilakukan apabila kondisi membutuhkan penanganan yang lebih luas.
Di dalam negeri, pemerintah terus meningkatkan operasi pengendalian kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Ribuan personel dari berbagai unsur telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman darat, patroli, pemantauan titik api, hingga pengamanan kawasan rawan kebakaran. Operasi udara juga dilakukan melalui penggunaan helikopter pengebom air untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi awan hujan di wilayah yang mengalami kebakaran maupun kekeringan. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pembasahan lahan, terutama kawasan gambut yang mempunyai risiko kebakaran berkepanjangan. Pemerintah berharap kombinasi operasi darat dan udara dapat menekan jumlah titik api sekaligus mengurangi produksi asap.
Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian besar karena lokasinya berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kebakaran pada lahan gambut di kawasan tersebut dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar dan bertahan cukup lama apabila tidak segera ditangani. Kondisi angin kemudian dapat membawa asap menuju wilayah lain sehingga persoalan yang awalnya bersifat lokal berkembang menjadi lintas batas. Pemerintah telah meningkatkan operasi pemadaman sekaligus memanfaatkan modifikasi cuaca untuk membasahi kawasan gambut yang rawan terbakar. Pemantauan kualitas udara juga terus dilakukan untuk mengetahui tingkat dampak terhadap masyarakat. Informasi meteorologi menjadi penting untuk memperkirakan arah pergerakan asap sekaligus menentukan lokasi operasi pemadaman yang perlu mendapatkan prioritas.
Persoalan kabut asap juga mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di Malaysia. Sejumlah kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak karhutla terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Pada Jumat, 4 September 2026, sejumlah aktivis bahkan menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk menyoroti persoalan tersebut. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan itu dengan menegaskan bahwa langkah pengendalian kebakaran terus dilakukan di dalam negeri. Komunikasi dengan pemerintah negara tetangga juga dipertahankan agar perkembangan situasi dapat dibahas melalui saluran yang tersedia. Pemerintah ingin penanganan karhutla tetap berfokus pada penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus mencegah munculnya ketegangan akibat dampak lintas batas.
Situasi di Sarawak menjadi semakin serius setelah kualitas udara di Distrik Serian mencapai tingkat berbahaya. Pemerintah Malaysia kemudian menetapkan status darurat di kawasan tersebut karena indeks pencemaran udara telah melampaui ambang yang digunakan untuk menetapkan kondisi darurat. Sejumlah kegiatan masyarakat dibatasi untuk mengurangi risiko paparan udara buruk, sementara layanan penting tetap beroperasi. Sekolah di beberapa kawasan Sarawak juga terdampak oleh memburuknya kualitas udara. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya dampak kesehatan dan sosial yang dapat muncul ketika kabut asap berlangsung dalam waktu lama. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa percepatan pengendalian sumber kebakaran menjadi langkah utama untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat di kedua sisi perbatasan.
Selain operasi pemadaman, penegakan hukum menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menangani karhutla. Aparat terus melakukan penyelidikan terhadap kebakaran yang diduga berasal dari aktivitas pembukaan lahan menggunakan api maupun tindakan yang melanggar ketentuan. Pemerintah menilai penanganan tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi karena pencegahan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang. Pengawasan terhadap kawasan perkebunan, kehutanan, serta lahan yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi perlu dilakukan secara konsisten. Perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diharapkan memberikan efek pencegahan sekaligus menunjukkan bahwa persoalan karhutla ditangani secara serius.
Kemlu menilai diplomasi lingkungan perlu berjalan beriringan dengan tindakan nyata pengendalian kebakaran di lapangan. Komunikasi dengan Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya dapat membantu menjaga transparansi mengenai kondisi yang sedang terjadi serta langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan kualitas udara di negara tetangga sehingga dampak lintas batas dapat dipantau secara lebih menyeluruh. Persoalan kabut asap memiliki sejarah panjang di Asia Tenggara sehingga kerja sama regional menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Pencegahan kebakaran, pengelolaan gambut, peningkatan kapasitas pemadaman, serta pertukaran informasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah menargetkan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah diplomatik yang dapat mengganggu hubungan antarnegara.
Indonesia memastikan upaya penanganan karhutla akan terus ditingkatkan selama kondisi kebakaran dan kabut asap masih berlangsung. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, petugas pemadam, Manggala Agni, serta berbagai unsur masyarakat akan terus melakukan operasi di wilayah terdampak. Komunikasi dengan negara-negara tetangga juga akan dipertahankan sebagai bagian dari tanggung jawab menghadapi persoalan lingkungan yang bersifat lintas batas. Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan pembasahan lahan dapat mengurangi sumber asap sehingga kualitas udara secara bertahap membaik. Pencegahan tetap menjadi fokus karena keberhasilan mengurangi titik kebakaran akan menentukan seberapa besar dampak yang dapat ditekan. Melalui kombinasi penanganan di lapangan dan diplomasi regional, Indonesia berupaya memastikan karhutla dapat dikendalikan sekaligus menjaga hubungan konstruktif dengan negara-negara di kawasan.